Ketua MPR RI Zulkifli Hasan buka suara mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang kembali bergulir. Seperti diketahui, rencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kota lain bukanlah hal baru. Namun, hal tersebut tidak kunjung terealisasi hingga saat ini. Itu membuktikan bahwa wacana tersebut tidak bisa dieksekusi dengan mudah. 

“Ibu Kota boleh dipindah, tapi kapan-kapan,” kata Zulkifli saat dijumpai dalam acara Muktamar Pertama Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada Sabtu (8/7/2017) lalu.

Selaku ibu kota, Jakarta memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Zulkifli pun menyetujui wacana untuk memindahkan ibu kota, karena menurutnya pemisahan fungsi kota bisnis dengan ibu kota adalah hal penting.

Meskipun demikian, ia melihat masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang perlu digarap terlebih dahulu selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berlangsung.

“Pemisahan itu memang penting, di kota-kota maju pun seperti itu, tapi jangan sekarang, kapan-kapan. Sekarang saya berharap pemerintahan Jokowi-JK fokus dengan janji kampanye mereka,” ujar Zulkifli.

Zulkifli juga mempertanyakan keberadaan janji pindah ibu kota dalam masa kampanye Jokowi dan JK pada tahun 2014. Ia menilai bahwa  pembangunan infrastruktur jauh lebih penting. Adapun beberapa prioritas dalam pembangunan infrastruktur meliputi  jalan tol, irigasi, dan pembangkit listrik.

“Selesaikan jalan tol Jakarta-Surabaya, tol Sumatera, irigasi yang belum selesai, power plant listrikjuga  ada beberapa yang belum selesai, ekonomi kerakyatan, pemerataan, serta kedaulatan pangan,” pungkas Zulkifli.

Pria yang juga akrab dipanggil Zul tersebut menambahkan bahwa semua itu membutuhkan banyak biaya maupun waktu. Begitu pula halnya dengan proses pemindahan ibu kota yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 tahun.

“Masih banyak pekerjaan rumahnya. Tahun depan saja sudah menetapkan calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden. Keuangan kita pun terbatas,” kata Zulkifli. (PSP)